Shakira Marasyid
JABAR PASS – Meningkatnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Bandung dalam beberapa bulan terakhir turut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, di balik geliat sektor pariwisata dan kuliner, Pemerintah Kota Bandung menghadapi tantangan baru berupa meningkatnya inflasi akibat lonjakan permintaan bahan pangan.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, tingginya inflasi di Kota Bandung saat ini bukan disebabkan oleh berkurangnya stok pangan, melainkan meningkatnya konsumsi masyarakat seiring melonjaknya jumlah wisatawan.
“Bandung sejak Desember sampai sekarang jumlah wisatawannya meningkat berlipat-lipat. Alhamdulillah ini menunjukkan ekonomi kita bergerak. Tetapi konsekuensinya adalah permintaan bahan pangan juga meningkat,” ujar Farhan di Balai Kota Bandung, Kamis (18/6/2026).
Menurutnya, Kota Bandung merupakan kota jasa dan perdagangan yang tidak memiliki sumber produksi pangan dalam jumlah besar. Hampir seluruh kebutuhan pangan masyarakat dipasok dari daerah lain sehingga keseimbangan antara pasokan dan permintaan menjadi faktor utama dalam menjaga stabilitas harga.
Farhan menjelaskan, meningkatnya jumlah wisatawan berdampak langsung pada kebutuhan bahan pangan untuk hotel, restoran, kafe, dan berbagai pusat kuliner. Kondisi tersebut membuat permintaan di pasar meningkat sehingga harga sejumlah komoditas ikut terdongkrak.
“Restoran membeli di pasar yang sama dengan masyarakat. Ketika permintaan meningkat, harga otomatis ikut naik. Dampaknya dirasakan oleh seluruh warga Kota Bandung,” katanya.
Ia menilai, kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah. Di satu sisi, sektor pariwisata yang berkembang memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan masyarakat. Namun di sisi lain, pemerintah harus memastikan kenaikan permintaan tidak memicu inflasi yang berlebihan.
Untuk mengendalikan kondisi tersebut, Pemkot Bandung terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, Bank Indonesia, Bulog, serta daerah-daerah pemasok komoditas pangan.
Farhan mengatakan, strategi pengendalian inflasi di Kota Bandung lebih difokuskan pada kelancaran distribusi daripada intervensi harga.
“Kalau di Bandung, kunci pengendalian inflasi adalah suplai dan distribusi. Selama distribusinya lancar, harga relatif bisa dikendalikan,” ungkapnya.
Saat ini, sistem distribusi pangan Kota Bandung ditopang oleh Pasar Induk Gedebage dan Pasar Induk Caringin yang menjadi pusat distribusi berbagai komoditas dari sedikitnya 16 provinsi di Indonesia. Selain itu, Bulog juga berperan dalam menjaga pasokan beras, minyak goreng, gula pasir, dan tepung terigu.
Selain faktor permintaan, Farhan juga mengingatkan potensi dampak perubahan iklim terhadap pasokan pangan, terutama komoditas sayuran yang rentan terhadap musim kemarau panjang.
“Kalau musim kemarau panjang, produksi sayuran bisa menurun. Itu yang paling saya khawatirkan karena pasokannya bisa langsung berkurang,” ujarnya.
Sementara untuk beras, Farhan memastikan stok relatif aman karena Bulog memiliki cadangan yang cukup melalui program Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Menurutnya, tantangan lebih banyak terjadi pada beras premium yang memiliki tingkat permintaan paling tinggi.
Ia juga menyoroti praktik spekulasi dan penimbunan komoditas yang dapat memperburuk kondisi pasar. Karena itu, pengawasan terhadap praktik tersebut akan terus diperkuat sebagai bagian dari strategi pengendalian inflasi.
“Kita tidak boleh membiarkan penimbunan terjadi karena itu yang membuat harga semakin tinggi dan merugikan masyarakat,” tegasnya.
Farhan optimistis, melalui kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, distributor, dan masyarakat, Kota Bandung mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga pangan.
“Pariwisata harus terus tumbuh karena menggerakkan ekonomi masyarakat. Tetapi di sisi lain, kita juga harus memastikan kebutuhan pangan tetap tersedia dan harganya terjangkau bagi seluruh warga,” pungkasnya.
