Shakira Marasyid
JABAR PASS – Pemerintah Kota Bandung terus berupaya memperkuat ketahanan pangan di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat dan pesatnya pertumbuhan sektor pariwisata. Salah satu langkah yang tengah dikaji adalah membangun skema lumbung pangan melalui kerja sama dengan daerah penghasil komoditas.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengakui, hingga saat ini Kota Bandung belum memiliki lumbung pangan sendiri. Namun, ia memastikan pasokan kebutuhan pokok masyarakat masih aman berkat sistem distribusi yang telah berjalan dengan baik.
“Kota Bandung memang belum punya lumbung pangan. Kita sangat mengandalkan dua pasar induk, yaitu Gedebage dan Caringin, ditambah Bulog serta pasar-pasar besar lainnya,” kata Farhan di Balai Kota Bandung, Kamis (18/6/2026).
Menurut Farhan, kedua pasar induk tersebut menjadi pintu masuk utama berbagai komoditas pangan dari sedikitnya 16 provinsi di Indonesia. Beras, sayuran, buah-buahan, daging, hingga berbagai kebutuhan pokok lainnya didistribusikan setiap hari untuk memenuhi kebutuhan lebih dari 2,5 juta warga Kota Bandung serta jutaan wisatawan yang berkunjung setiap tahunnya.
Selain Pasar Gedebage dan Caringin, distribusi pangan juga didukung oleh sejumlah pasar besar lainnya. Pasar Ciroyom menjadi pusat distribusi daging dan ikan, sementara Pasar Andir, Kosambi, Sederhana, hingga Pasar Baru berperan sebagai pasar sekunder untuk berbagai komoditas pangan.
Farhan menjelaskan, Perum Bulog memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas pangan Kota Bandung. Sekitar 30 persen kebutuhan beras, minyak goreng, gula pasir, dan tepung terigu dipenuhi melalui distribusi Bulog, sedangkan sisanya dipasok melalui mekanisme pasar.
Menurutnya, selama rantai distribusi berjalan lancar, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan bahan pangan. Meski demikian, Pemkot Bandung mulai mempersiapkan strategi jangka panjang untuk memperkuat ketahanan pangan daerah.
Salah satu opsi yang tengah dikaji adalah membangun kerja sama dengan daerah penghasil pangan melalui sistem penyewaan lahan produksi, seperti yang telah diterapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Farhan mencontohkan, DKI Jakarta memiliki kontrak jangka panjang dengan sejumlah daerah untuk memenuhi kebutuhan komoditas tertentu, seperti beras dari Kabupaten Subang dan daging sapi dari Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Namun, ia menilai konsep tersebut perlu dikaji secara matang sebelum diterapkan di Kota Bandung.
“Pertanyaannya sekarang, Bandung membutuhkan komoditas apa yang benar-benar harus diamankan? Jangan sampai kita sudah mengontrak lahan dengan biaya besar, ternyata kebutuhan itu masih bisa dipenuhi oleh mekanisme pasar,” ujarnya.
Kajian tersebut mencakup analisis jenis komoditas, kebutuhan masyarakat, efektivitas distribusi, hingga efisiensi anggaran apabila kerja sama benar-benar direalisasikan.
Selain memperkuat ketahanan pangan, Pemkot Bandung juga terus melakukan pengendalian inflasi melalui koordinasi dengan pemerintah pusat, Bank Indonesia, serta Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
Farhan menilai, pengendalian inflasi di Kota Bandung sangat bergantung pada kelancaran distribusi pangan.
“Kalau Bandung, kuncinya itu suplai dan distribusi. Selama distribusi lancar, kebutuhan masyarakat tetap bisa dipenuhi,” katanya.
Ia mengungkapkan, tingginya inflasi yang sempat terjadi di Kota Bandung lebih dipengaruhi oleh lonjakan permintaan, terutama akibat meningkatnya jumlah wisatawan sejak akhir 2025 hingga pertengahan 2026.
Meningkatnya aktivitas sektor kuliner, hotel, restoran, dan pariwisata turut mendorong kenaikan kebutuhan bahan pangan yang berdampak pada harga di pasaran.
Selain itu, Farhan juga menyoroti dampak perubahan iklim terhadap pasokan komoditas, khususnya sayuran. Musim kemarau yang berkepanjangan dinilai berpotensi mengurangi produksi dari daerah pemasok sehingga memengaruhi harga di tingkat konsumen.
Sementara untuk komoditas beras, ia memastikan stok relatif aman berkat cadangan Bulog melalui program Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Menurutnya, tantangan yang kerap muncul justru berada pada beras premium karena tingginya permintaan yang berpotensi dimanfaatkan oleh spekulan.
“Ketersediaan beras sebenarnya ada. Yang sering menjadi masalah adalah beras premium karena permintaannya tinggi. Ini yang kadang dimanfaatkan spekulan dengan cara menimbun barang untuk dijual kembali saat harga naik,” katanya.
Karena itu, Pemkot Bandung akan terus memperkuat pengawasan terhadap distribusi pangan dan praktik penimbunan agar stabilitas harga tetap terjaga.
Farhan berharap sinergi antara pemerintah, Bulog, pelaku usaha, distributor, dan masyarakat dapat terus diperkuat demi menjaga ketahanan pangan Kota Bandung di tengah tantangan perubahan iklim, pertumbuhan penduduk, dan meningkatnya sektor pariwisata.
“Ketahanan pangan bukan hanya soal ada atau tidaknya barang, tetapi bagaimana distribusi berjalan baik sehingga masyarakat bisa membeli kebutuhan pokok dengan harga yang wajar,” pungkasnya.
