Shakira Marasyid
JABAR PASS – Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan komitmennya menjadikan Kota Bandung sebagai pusat pengembangan literasi nasional. Menurutnya, Bandung memiliki modal ekosistem yang sangat kuat, didukung oleh keberadaan sejumlah perguruan tinggi ternama dengan kualitas diakui secara nasional.
Hal itu disampaikan Farhan saat menghadiri acara BFC Talks di Perpustakaan Ajip Rosidi, Kamis (23/1) malam. Ia menilai, kekuatan ekosistem pendidikan yang dimiliki Bandung harus dimaksimalkan untuk mendorong tumbuhnya budaya literasi di tengah masyarakat.
“Kota Bandung harus menjadi kota pengembangan literasi. Di sini berdiri banyak perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Ini modal besar yang harus dimanfaatkan secara optimal agar tidak terbuang percuma,” ujar Farhan.
Ia menambahkan, forum diskusi literasi bersama para pemangku kepentingan, termasuk Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya, menjadi ruang strategis untuk menghidupkan kembali gagasan dan program pengembangan literasi, terutama dalam pemanfaatan buku di kehidupan sehari-hari.
Menurut Farhan, buku tidak lagi sekadar dipandang sebagai sumber pengetahuan, tetapi juga memiliki fungsi sosial yang berdampak langsung. Salah satunya, buku dapat menjadi sarana healing atau pemulihan trauma melalui kegiatan membaca dan bercerita.
“Kita ingin membuktikan bahwa buku punya fungsi sosial yang nyata. Bukan hanya untuk menambah wawasan, tetapi juga bisa menjadi media penyembuhan trauma. Konsep ini lazim diterapkan di wilayah bencana, dan saya yakin relevan untuk diterapkan di Kota Bandung yang tingkat stres masyarakatnya cukup tinggi,” katanya.
Dalam konteks peran pemerintah, Farhan menegaskan terdapat tiga tanggung jawab utama, yakni memastikan buku berfungsi sebagai media penyimpan memori kolektif Kota Bandung, menjamin ketersediaan serta akses buku bagi masyarakat, serta mendorong kebiasaan membaca secara konsisten, baik melalui buku fisik maupun digital.
Sementara itu, Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menyoroti kondisi literasi nasional yang dinilainya masih memprihatinkan, meskipun tingkat melek huruf Indonesia tergolong tinggi. Hal inilah yang melatarbelakangi inisiatif pribadinya merevisi Undang-Undang Sistem Perbukuan melalui RUU Pembukuan.
“Angka melek huruf kita tinggi, mencapai 98 persen untuk huruf dan di atas 92 persen untuk angka. Namun, jika bicara literasi, kondisinya masih darurat. Literasi tidak hanya soal bisa membaca, tetapi juga kemampuan mencerna informasi dan membangun daya pikir kritis,” ujar Willy.
Ia juga menyoroti merosotnya ekosistem perbukuan nasional, yang ditandai dengan banyaknya toko buku yang gulung tikar. Menurutnya, hal tersebut menjadi indikator penting perlunya pembenahan serius di sektor literasi dan perbukuan.
