shakiraJABAR PASS – Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan bahwa Universal Health Coverage (UHC) harus menjadi tameng utama bagi warga rentan agar tetap mendapat layanan kesehatan tanpa hambatan.
Farhan menyoroti pergeseran kesejahteraan masyarakat. Meski angka kemiskinan Kota Bandung menurun, terdapat fenomena masyarakat yang mengalami penurunan derajat kesejahteraan dari desil 3 ke desil 2, bahkan ke desil 1. Artinya, jumlah warga di lapisan terbawah justru bertambah.
“Fenomena yang miskin makin miskin dan yang kaya makin kaya terjadi di Kota Bandung. Hal ini harus kita sikapi dengan bijak agar semua warga mendapatkan perlakuan adil,” ujar Farhan saat memimpin Apel Mulai Bekerja di Plaza Balai Kota Bandung, Senin (9/2/2026).
Ia menegaskan pentingnya peran pemerintah dalam menjamin pelayanan dasar, khususnya kesehatan, agar warga miskin tidak kehilangan akses karena persoalan administratif. Farhan menyinggung kebijakan penghapusan sejumlah peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan memastikan Pemkot Bandung bergerak cepat untuk memutakhirkan data.
Dari 71.000 warga yang sebelumnya dicoret dari daftar PBI, hasil verifikasi dan pembaruan data menunjukkan lebih dari 72.000 warga baru kini terdaftar sebagai penerima PBI.
“Alhamdulillah, dari 71.000 orang yang dicoret telah kita mutakhirkan, bahkan kita menambah lebih dari 72.000 warga menjadi penerima PBI,” ungkap Farhan.
Farhan juga meminta seluruh jajaran kewilayahan, Dinas Kesehatan, hingga fasilitas pelayanan publik seperti Puskesmas dan RSUD untuk proaktif di lapangan. Warga miskin yang belum memiliki BPJS atau terdaftar sebagai PBI harus segera didaftarkan melalui skema UHC.
“Apabila ada masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan tapi belum memiliki BPJS atau tidak terdaftar sebagai PBI, segera daftarkan dan gunakan UHC,” tegasnya.
Menurut Farhan, kondisi fiskal Kota Bandung masih cukup kuat untuk menjamin pembiayaan UHC berjalan optimal. “Kesehatan merupakan hak dasar yang tidak boleh terhenti karena persoalan teknis,” katanya.
Selain isu kesehatan, Farhan juga menekankan tantangan lain, termasuk persoalan sampah, sejalan dengan program ASRI (Aman, Sehat, Bersih, dan Indah) yang diinstruksikan Presiden untuk diterapkan konsisten di daerah.
Ia menekankan agar seluruh ASN menjaga integritas pelayanan dan memastikan keadilan sosial hadir dalam setiap kebijakan pemerintah.
