JABAR PASS– Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, menekankan pentingnya keamanan siber di tengah percepatan transformasi digital. Menurutnya, kemajuan teknologi harus dibarengi dengan sistem perlindungan yang andal agar Kota Bandung tetap aman dan nyaman dalam era digital.
“Teknologi memberi kemudahan, tetapi juga membawa risiko. Karena itu, Pemkot Bandung berkomitmen memperkuat sistem keamanan digital melalui kolaborasi lintas sektor,” ujar Erwin dalam kegiatan NGULIK (Ngobrol, Diskusi Teknologi Informasi dan Komunikasi) bertema Keamanan Siber, Rabu (24/9/2025).
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Diskominfo Kota Bandung ini digelar secara hybrid dan menghadirkan narasumber dari berbagai instansi, seperti AKP Juanedi dan Aipda Ahmad Sofian dari Direktorat Reserse Siber Polda Jabar, serta Ira Monellia, Pranata Komputer Ahli Muda Diskominfo Kota Bandung.
Erwin juga menekankan pentingnya literasi digital untuk mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan siber.
“Kemampuan teknologi harus dibarengi dengan etika dan adab digital. NGULIK ini menjadi momentum kita bersama untuk membangun Bandung yang tangguh dan bertanggung jawab secara digital,” tambahnya.
Strategi Proaktif dan Kolaboratif
Sementara itu, Kepala Diskominfo Kota Bandung, Yayan A. Brilyana, menjelaskan bahwa di balik manfaat besar digitalisasi, terdapat risiko keamanan yang perlu diantisipasi secara serius.
“Pemkot Bandung terus meningkatkan kapasitas keamanan siber sebagai bagian dari penguatan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik). Kami mengedepankan strategi yang proaktif, prediktif, dan kolaboratif,” jelas Yayan.
Ia juga menambahkan, hampir seluruh layanan publik di Kota Bandung kini berbasis daring, sehingga perlindungan data dan sistem menjadi sangat krusial.
Untuk itu, Pemkot telah membentuk Tim Tanggap Insiden Siber (CSIRT), menerapkan standar keamanan ISO 27001, serta melakukan pengawasan terhadap aplikasi yang dikembangkan oleh perangkat daerah.
Ancaman seperti pencurian data, penipuan daring, hingga gangguan sistem disebut harus diantisipasi dengan kebijakan dan edukasi yang menyeluruh.
“Keamanan siber bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi seluruh ekosistem digital, termasuk masyarakat,” tutup Yayan.









