Shakira Marasyid
JABAR PASS – Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan bahwa penataan perparkiran dan pedagang kaki lima (PKL) menjadi prioritas utama Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung dalam menyikapi dampak pembangunan Bus Rapid Transit (BRT) yang direncanakan berlangsung hingga 2027.
Menurut Farhan, kedua sektor tersebut merupakan titik pertama yang akan terdampak langsung oleh proyek BRT, sehingga perlu ditangani sejak awal agar proses pembangunan tidak menimbulkan keresahan di masyarakat.
“Yang pertama harus kita carikan solusi adalah perparkiran dan PKL. Keduanya menjadi sektor yang paling awal terdampak oleh pembangunan BRT,” ujar Farhan, Rabu (28/1/2026).
Ia mengakui, kekhawatiran masyarakat terkait potensi kemacetan serta dampak sosial selama masa pembangunan cukup besar. Namun, Farhan meminta maaf karena belum dapat menyampaikan kepastian secara rinci, lantaran Pemkot masih mematangkan skema penanganan agar dapat diterima semua pihak.
“Saya mohon maaf belum bisa memberikan kepastian detail, karena kami ingin memastikan skema yang disiapkan benar-benar bisa diterima masyarakat,” katanya.
Menanggapi penolakan warga di kawasan Cicadas, Farhan menilai hal tersebut sebagai sesuatu yang wajar. Ia memahami adanya persepsi bahwa pembangunan BRT identik dengan penggusuran.
“Wajar jika ada penolakan karena muncul anggapan akan terjadi penggusuran. Tapi tidak. Kami akan mengedepankan dialog,” tegasnya.
Terkait kemungkinan relokasi atau pemberian kompensasi kepada PKL, Farhan menyebut keputusan belum diambil. Pemkot akan lebih dulu berdialog untuk memahami kondisi dan perkembangan usaha para pelaku PKL.
“Kita ingin tahu dulu perkembangan usaha mereka seperti apa. Soal relokasi atau tidak, belum ada keputusan. Kita dialog dulu,” ujarnya.
Farhan juga memastikan, keberadaan angkutan kota (angkot) tidak akan dihilangkan dengan hadirnya BRT. Sebaliknya, angkot akan berfungsi sebagai feeder atau pengumpan.
“Angkot tidak akan hilang. Justru akan menjadi feeder,” jelasnya.
Ia menambahkan, jalur BRT tetap mengikuti pola transportasi yang sudah ada tanpa mengubah rute dasar.
“Jalurnya tetap sama, tidak mengubah pola. Angkot tetap berjalan sebagai feeder di jalur-jalur yang sudah ditentukan,” katanya.
Mengenai peremajaan angkot tua, Farhan menyatakan akan berkoordinasi dengan tiga koperasi angkot di Bandung, yakni Kopamas, Kobutri, dan Kobanter, untuk membahas program peremajaan armada, termasuk pemanfaatan angkot listrik.
“Kalau mau peremajaan, sebaiknya mulai berpikir menggunakan angkot listrik yang sudah kami launching beberapa waktu lalu,” ujarnya.
Menurutnya, penggunaan angkot listrik tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga berpotensi meningkatkan kembali minat masyarakat menggunakan transportasi umum.
“Ini menjadi peluang untuk menarik kembali minat masyarakat naik angkot,” pungkasnya.
