Shakira Marasyid
JABAR PASS – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menegaskan upaya memerangi persoalan sampah harus dimulai dari level terbawah, yakni Rukun Warga (RW). Sebanyak 1.596 petugas khusus pemilahan dan pengolahan sampah telah disiapkan untuk menjangkau seluruh RW di Kota Bandung.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyampaikan hal tersebut dalam Wawancara Khusus “Berita Satu Spesial” B-Tv bertema Satu Tahun Kepala Daerah, Sinergi Pusat & Daerah, Jumat, 20 Februari 2026.
Farhan menjelaskan, salah satu tantangan paling besar berada di Pasar Gedebage yang setiap harinya memproduksi kurang lebih 20 ton sampah, sebagian besar berupa limbah pisang.
Ia menilai, Bandung merupakan salah satu konsumen pisang terbesar. Namun yang dimanfaatkan hanya bagian buahnya, sedangkan kulit serta sisa lainnya menjadi persoalan dalam pengelolaan sampah.
“Problemnya adalah limbah organik itu harus diolah dengan teknologi biodigestor yang memang menimbulkan bau,” ujarnya.
Farhan menerangkan, berbagai metode pengolahan seperti maggot, biodigestor, maupun refuse-derived fuel (RDF) tetap memiliki konsekuensi berupa potensi bau. Bahkan penggunaan teknologi termal sekalipun tidak sepenuhnya tanpa dampak.
Ia juga mengutip arahan Presiden yang menyebut persoalan sampah sebagai sebuah “perang”.
“Perangnya tidak mudah karena musuhnya datang dari diri kita sendiri. Sampah tidak pernah datang dari orang lain tapi dari diri kita sendiri,” katanya.
Sebagai bentuk langkah nyata, Pemkot meluncurkan program “Gaslah” (Petugas Pemilah dan Pengolah Sampah). Melalui program ini, satu petugas ditempatkan di setiap RW guna memastikan proses pemilahan sampah dimulai dari sumbernya.
Dari total 1.596 RW di Kota Bandung, seluruhnya telah memiliki petugas. Meski demikian, Farhan mengakui langkah tersebut belum memadai. Pemkot berencana memperluas jangkauan hingga 9.699 RT agar edukasi serta pengolahan sampah dapat dimulai dari tingkat rumah tangga.
Ia juga menekankan bahwa kawasan komersial seperti pasar, hotel, dan perkantoran wajib mengelola sampahnya secara mandiri sehingga tidak membebani sistem pengelolaan kota.
Menurut Farhan, perubahan perilaku menjadi faktor paling krusial. Edukasi harus dilakukan secara paralel, mulai dari lingkungan rumah, sekolah, hingga tempat kerja, seiring dengan peningkatan teknologi pengolahan.
“Kalau tidak dimulai dari hulu, maka hilirnya akan selalu berat,” ungkapnya.
