Shakira Marasyid
JABAR PASS – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menyiapkan tiga strategi utama untuk mengatasi kemacetan yang selama ini menjadi keluhan masyarakat serta tantangan bagi sektor pariwisata dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Hal tersebut disampaikan Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, dalam Wawancara Khusus “Berita Satu Spesial” B-Tv bertema Satu Tahun Kepala Daerah, Sinergi Pusat & Daerah, Jumat, 20 Februari 2026.
Farhan menuturkan, Kota Bandung memiliki potensi besar di sektor pariwisata. Namun, persoalan klasik seperti sampah dan kemacetan masih menjadi pekerjaan rumah yang berdampak pada capaian target pembangunan daerah.
“Ada tiga hal yang akan dilakukan untuk menghadapi kemacetan ini,” ujar Farhan.
Strategi pertama adalah peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur jalan. Pemkot Bandung menggandeng pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam pembangunan serta perbaikan ruas jalan.
Ia mengungkapkan, pemerintah pusat telah menyelesaikan dua jalan layang utama. Meski demikian, masih diperlukan enam fly over tambahan di perlintasan kereta api serta tiga jembatan penghubung di sekitar Stasiun KCIC Tegaluar dan kawasan Gedebage.
Peningkatan kualitas penerangan jalan umum (PJU) juga menjadi perhatian, terutama di kawasan Jalan Soekarno-Hatta wilayah timur yang dinilai masih menjadi titik permasalahan.
Strategi kedua ialah penerapan teknologi berbasis kecerdasan buatan melalui sistem ATCS (Automatic Traffic Control System). Sistem ini diharapkan mampu mengatur arus lalu lintas secara lebih adaptif dan efisien.
Farhan mengakui pelaksanaan program tersebut tidak mudah karena membutuhkan perencanaan yang matang dan koordinasi lintas instansi.
“Tidak mudahnya karena pengadaannya harus betul-betul perencanaan yang sangat baik karena melibatkan tiga organisasi besar, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota,” jelasnya.
Strategi ketiga adalah penguatan transportasi massal. Pemkot Bandung bersama Kementerian Perhubungan serta dukungan World Bank tengah mendorong dua program besar, yakni pengembangan Bus Rapid Transit (BRT) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan studi kelayakan LRT bersama Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
Menurut Farhan, BRT akan melayani koridor timur–barat, sedangkan LRT dirancang menghubungkan jalur utara–selatan. Skema tersebut diharapkan menjadi tulang punggung sistem transportasi massal di Kota Bandung.
Selain itu, revitalisasi angkutan kota (angkot) tetap menjadi bagian penting dalam sistem transportasi baru. Angkot akan diarahkan bertransformasi menjadi feeder bagi BRT dan LRT agar integrasi berjalan optimal.
Farhan juga menyoroti belum adanya perubahan trayek transportasi di Bandung sejak 1984. Tingginya ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi dinilai perlu diimbangi dengan langkah terobosan guna menarik kembali minat warga menggunakan angkutan umum.
“Terus terang sekarang ini kualitas kendaraan umum dan transportasi umum di Kota Bandung sangat tidak layak,” ungkapnya.
Ia menegaskan, sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kota menjadi kunci percepatan realisasi program-program tersebut.
Menurutnya, pembenahan sistem transportasi bukan hanya untuk mengurai kemacetan, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing pariwisata Kota Bandung ke depan.
