jabarpass
JABARPASS – Anggota DPRD Kabupaten Bandung, Muhammad Akmal Arrafat, menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Bojongsoang, Cimenyan, Cilengkrang, dan Cileunyi. Acara ini merupakan bagian dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2026.
Dalam kesempatan tersebut, Akmal Arrafat menyampaikan pesan singkat yang menekankan pentingnya Musrenbang sebagai wadah aspirasi masyarakat. “Saya mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya Musrenbang ini.
Semoga dapat mewadahi aspirasi baik dari masyarakat maupun desa untuk Kabupaten Bandung yang lebih Bedas,” ujarnya.
Dalam kegiatan tersebut, Akmal menyampaikan pidato sambutan Ketua DPRD Kabupaten Bandung, Hj. Reni Rayahu Fauzie, S.H., yang menekankan tentang pentingnya perencanaan pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Sebab itu, pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Ia mengatakan, perencanaan pembangunan merupakan salah satu unsur penting dari penyelenggaraan pemerintahan yang harus betul-betul mendapat perhatian, karena keberhasilan suatu tujuan tergantung kepada baik tidaknya perencanaan yang dibuat.
“Sehubungan hal tersebut, dalam rangka melaksanakan roda pemerintahan dan pembangunan, kita harus membuat perencanaan yang matang agar sasaran yang diharapkan dapat tercapai dengan baik,” ungkapnya pada pelaksanaan Musrenbang RKPD Tahun 2026 tingkat kecamatan Tahun 2025 di Soreang, Senin, 24 Februari 2025.
Menurutnya, musrenbang kecamatan adalah perwujudan dari pendekatan partisipatif melalui forum musyawarah antar para pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah – langkah penanganan program kegiatan prioritas daerah yang tercantum dalam daftar usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah di wilayah kecamatan.
Ia menambahkan, RKPD menjadi pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan oleh seluruh perangkat daerah, maka substansi dan esensi dari sistem perencanaan pembangunan di tingkat nasional dan daerah menjadi semakin perlu untuk dimantapkan dan disempurnakan, guna lebih menjamin penyelenggaran pembangunan yang lebih berdayaguna dan berhasilguna demi kepentingan pemerintah dan masyarakat.
“RKPD Kabupaten Bandung tahun 2026 akan disusun dengan mempedomani RPJMD tahun 2025-2030 sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan lima tahunan, dan RPJPD tahun 2025-2045,” paparnya.
Ia menyebutkan, perencanaan Pemerintahan Kabupaten Bandung tahun 2026 perlu adanya penguatan struktur dokumen RPJMD.
Hal ini diharapkan dapat mempercepat proses penyelenggaraan pembangunan sesuai tema RKPD Kabupaten Bandung tahun 2026 yaitu “optimalisasi pencapaian ipm dalam rangka mewujudkan kabupaten bandung yang lebih bedas.“
Kabupaten Bandung tahun 2026 diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang merupakan tujuan utama pembangunan daerah, dengan memperhatikan semua faktor-faktor pembentuk daya saing dan kualitas sumber daya manusia.
Hal ini sejalan dengan visi dan misi Kabupaten Bandung Bedas tahun 2025-2030 yaitu “terwujudnya Kabupaten Bandung yang lebih bedas, maju dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas”.
Sedangkan misinya yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia berakhlak dan berkarakter dengan didukung keberpihakan penguatan kesetaraan gender melalui pemberdayaan perempuan dan mendorong perlindungan bagi anak, meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong ketahanan pangan melalui produksi pangan lokal yang berkelanjutan, mengoptimalkan tata kelola pemerintahan yang baik guna mewujudkan pelayanan publik yang partisipatif, transparan dan akuntabel, meningkatkan kualitas infrastruktur yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan dan menjaga stabilitas, ketentraman dan ketertiban umum.
Hadir dalam kesempatan itu, Ketua Tim Fasilitator Musrenbang Kabupaten Bandung, para pejabat perangkat daerah, camat beserta unsur forum koordinasi pimpinan kecamatan, unsur muspika tingkat kecamatan, para kepala desa beserta bpd, tokoh masyarakat, pimpinan organisasi kemasyarakatan dan seluruh peserta musrenbang tingkat kecamatan.*
Shakira Marasyid
