shakiraJABAR PASS – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mulai memetakan kebutuhan pembenahan infrastruktur dasar di Kelurahan Samoja. Permasalahan utama yang menjadi perhatian adalah limpasan drainase dari Jalan Lingkar Selatan ke kawasan permukiman warga serta perbaikan penerangan jalan umum (PJU).
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyebut karakter persoalan di wilayah tersebut cukup spesifik karena berkaitan langsung dengan aliran air dari badan jalan utama menuju lingkungan hunian.
“Di sini itu salah satu kelurahan yang ada di sayap Lingkar Selatan ya. Jalan Laswi sampai Pelajar Pejuang. Jadi problemnya khas yaitu masalah drainase yang tumpah dari Jalan Lingkar Selatan menuju ke pemukiman itu nomor satu,” ujar Farhan usai Siskamling Siaga Bencana, Selasa 10 Februari 2026.
Ia menegaskan, persoalan yang terjadi bukan berupa banjir besar, melainkan genangan dan limpasan air yang terjadi berulang sehingga membutuhkan perbaikan sistem aliran air.
“Bukan titik banjir yang besar, tapi seperti biasa ya, genangan ya, limpasan. Itu memang harus kita perbaiki. Terutama untuk memperbaiki sistem aliran,” katanya.
Selain drainase, Farhan juga menyoroti perbaikan penerangan jalan dan fasilitas pendukung lain yang dapat segera ditangani dinas teknis terkait.
“Untuk PJL, PJG, dan PJU itu kalau yang bisa diperbaiki langsung perbaiki. Bagian dari pelayanan dari Dishub,” katanya.
Di sisi lain, ia mengaku tengah mempelajari sejumlah keluhan warga mengenai anggaran LKK (Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan) yang selama ini menjadi instrumen pemberdayaan masyarakat.
“Kami sedang mempelajari karena di beberapa wilayah sudah mulai muncul keluhan tentang anggaran untuk LKK. Nah, LKK ini kan intinya pemberdayaan dan kemandirian. Saya lagi mencari cara untuk bisa memberikan stimulan yang lebih kepada mereka. Tapi belum janji ya, baru mempelajari,” katanya menerangkan.
Farhan menjelaskan, mekanisme pengusulan anggaran saat ini bertumpu pada rembuk warga di tingkat RW, berbeda dengan pola sebelumnya yang lebih ditentukan pemerintah.
“Kalau dulu kan yang menentukan pemerintah. Kalau sekarang berdasarkan rembuk keluarga. Jadi kita Musrenmbang level RW yang dilaksanakan langsung,” terangnya.
