Shakira Marasyid
JABAR PASS – Pemerintah Kota Bandung resmi meluncurkan layanan Puskesmas 24 Jam Bandung Utama sebagai langkah konkret memperluas akses dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan primer bagi masyarakat.
Program ini menghadirkan layanan kesehatan tanpa batas waktu, sekaligus terintegrasi dengan administrasi kependudukan. Warga yang melahirkan di puskesmas kini dapat langsung memperoleh dokumen kependudukan secara otomatis, mulai dari akta kelahiran, Kartu Identitas Anak (KIA), hingga pembaruan Kartu Keluarga.
Peresmian dilakukan langsung oleh Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, secara luring di Puskesmas Ibrahim Adjie dan diikuti secara daring oleh Puskesmas Garuda, Kamis, 15 Januari 2026.
Peluncuran ini menjadi tonggak awal program strategis Pemkot Bandung dalam menghadirkan layanan kesehatan yang responsif terhadap dinamika masyarakat perkotaan yang tidak mengenal batas jam kerja. Pada tahap awal, dua puskesmas beroperasi penuh selama 24 jam, sebelum layanan diperluas ke lima puskesmas lainnya.
Dalam sambutannya, Farhan menyampaikan bahwa kehadiran Puskesmas 24 Jam bukan sekadar pemenuhan janji kampanye, melainkan kebutuhan mendesak bagi kota besar seperti Bandung.
“Pelayanan kesehatan merupakan bagian dari Standar Pelayanan Minimal yang wajib dipenuhi pemerintah daerah. Dan standar itu harus terus ditingkatkan dari waktu ke waktu,” ujarnya.
Menurut Farhan, Puskesmas 24 Jam diharapkan menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan, sehingga masyarakat tidak harus langsung menuju rumah sakit saat menghadapi kondisi darurat. Dengan skema Jaminan Kesehatan Nasional dan Universal Health Coverage (UHC), warga didorong memanfaatkan fasilitas layanan kesehatan tingkat pertama sebelum dirujuk ke rumah sakit.
Ia juga menegaskan bahwa penguatan layanan kesehatan berkontribusi langsung pada pembangunan ekonomi yang berkualitas. Meski pertumbuhan ekonomi Kota Bandung diproyeksikan mencapai 5,3 persen, kesenjangan sosial dan kualitas kesehatan masyarakat masih menjadi tantangan.
“Angka kemiskinan dan pengangguran memang menurun, tetapi kualitas kemiskinan justru memburuk. Yang miskin makin miskin dan yang kaya makin kaya masih terjadi,” ungkapnya.
Kondisi tersebut menuntut intervensi pelayanan publik yang lebih presisi berbasis karakteristik wilayah. Karena itu, Puskesmas 24 Jam dinilai strategis sebagai layanan dasar yang dapat diakses seluruh lapisan masyarakat, terutama di wilayah dengan tingkat kerentanan kesehatan tinggi.
Farhan juga menekankan bahwa pembangunan layanan publik di Kota Bandung tidak bisa dilakukan secara seragam. Keberagaman karakter wilayah harus menjadi pijakan utama dalam perencanaan, termasuk sektor kesehatan.
Melalui Program Prakarsa dan pendataan sensus hingga tingkat RW yang telah mencapai 100 persen, Pemkot Bandung kini memiliki basis data yang kuat untuk memetakan kebutuhan riil masyarakat, mulai dari sanitasi, rumah tidak layak huni, hingga prevalensi penyakit seperti diare, TBC, dan stunting.
“Puskesmas 24 jam ini bagian dari penyelesaian masalah mendasar. Kita bereskan dulu ‘skin care’-nya sebelum make up dan lipstik,” ujar Farhan.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, Sony Adam, menyampaikan bahwa Puskesmas 24 Jam merupakan wujud komitmen Dinkes dalam menghadirkan layanan kesehatan yang cepat, inklusif, dan adaptif.
“Hari ini kita launching secara luring di Puskesmas Ibrahim Adjie dan daring dari Puskesmas Garuda. Insya Allah, lima puskesmas lain akan segera menyusul,” katanya.
Lima puskesmas yang direncanakan beroperasi 24 jam berikutnya adalah Puskesmas Pagarsih, Kopo, Padasuka, Cipadung, dan Cipamokolan. Model layanan tahap awal akan menjadi prototipe untuk diterapkan di lokasi-lokasi tersebut.
Sony juga memastikan bahwa Puskesmas Ibrahim Adjie telah menjalin kerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga seluruh proses administrasi kependudukan bagi ibu melahirkan dapat langsung diselesaikan di puskesmas.
