Shakira Marasyid
JABAR PASS – Sekitar 500.000 pengemudi ojek online (ojol) dan taksi online dari berbagai daerah di Indonesia akan mematikan aplikasi dan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran secara serentak pada Selasa, 20 Mei 2025. Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap aplikator yang diduga melanggar regulasi terkait batas potongan aplikasi.
Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat, khususnya warga Jakarta dan sekitarnya, karena aksi ini berpotensi menyebabkan kemacetan parah.
“Kota Jakarta akan diserbu pengemudi ojol roda dua dan empat dalam aksi unjuk rasa akbar dan reuni aspirasi Aksi 205,” ujarnya dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis.
Aksi dipusatkan di tiga titik utama: Istana Merdeka, Kementerian Perhubungan, dan Gedung DPR RI, serta akan dimulai pukul 13.00 WIB hingga selesai. Pengemudi dari sejumlah wilayah juga akan bergabung, termasuk dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Cirebon, Palembang, Lampung, dan Banten Raya.
Raden mengimbau masyarakat agar menyesuaikan waktu dan rute perjalanan demi menghindari kepadatan lalu lintas di sekitar lokasi unjuk rasa.
“Kami mohon maaf bila aktivitas masyarakat terganggu. Silakan sesuaikan waktu melintas agar tidak terjebak macet,” katanya.
Aksi 205 ini juga akan diikuti berbagai aliansi pengemudi seperti APOB, GOGRABBER, TEKAB, SAKOI, dan GEPPAK (Gerakan Putra Putri Asli Kalimantan). Secara nasional, aksi diperkirakan berlangsung serentak di kota-kota besar seperti Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surakarta, Surabaya, Balikpapan, Makassar, Manado, hingga Ambon.
Selain turun ke jalan, para pengemudi juga akan melakukan aksi offbid massal (mematikan aplikasi), yang diperkirakan berdampak pada terganggunya layanan transportasi online di seluruh Indonesia.
Aksi ini dilatarbelakangi kekecewaan terhadap aplikator yang dinilai melanggar Kepmenhub KP No. 1001 Tahun 2022, yang mengatur potongan maksimal dari pendapatan pengemudi sebesar 20 persen. Namun, sejumlah aplikator diduga menerapkan potongan hingga 50 persen.
“Kami sudah cukup bersabar sejak 2022. Kini saatnya kami ambil sikap tegas,” tegas Raden.
Para pengemudi berharap pemerintah dan pemangku kepentingan segera merespons tuntutan ini dan melakukan evaluasi terhadap ekosistem transportasi daring agar lebih berpihak kepada pekerja lapangan.
