Shakira Marasyid
JABAR PASS .- Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, menegaskan bahwa meskipun persoalan sampah kini tidak lagi menempati urutan teratas sebagai masalah utama di Kota Bandung, isu tersebut tetap menjadi fokus penanganan serius Pemerintah Kota.
Menurut Erwin, saat ini tantangan utama yang dihadapi Kota Bandung mencakup kemacetan, pengangguran, dan pengolahan sampah.
“Dulu masalah nomor satu di Bandung adalah sampah. Sekarang turun ke peringkat tiga, tapi tetap menjadi prioritas. Saat ini masalah utama meliputi kemacetan, pengangguran, dan pengolahan sampah,” ujar Erwin di Balai Kota Bandung, Senin, 25 Agustus 2025.
Berdasarkan data Pemkot Bandung, volume sampah harian yang dihasilkan warga mencapai 1.496,3 ton. Dari jumlah tersebut, sekitar 1.000 ton masih dibuang ke TPA Sarimukti, sementara 496,3 ton telah diolah melalui berbagai metode, antara lain:
-
Insinerator dengan teknologi Motah (kapasitas 8–16 ton per hari)
-
Kawasan Bebas Sampah (KBS)
-
Bank Sampah
-
Program Reduce to Fertilizer (RTF) di beberapa RW
-
Budidaya maggot
-
Pengomposan mandiri
Erwin menjelaskan bahwa saat ini 136 titik penumpukan sampah di Kota Bandung telah berhasil ditangani. Fokus selanjutnya adalah mengoptimalkan pengolahan sampah di Tempat Penampungan Sementara (TPS).
Pemkot Bandung menerapkan strategi tiga tahap dalam pengelolaan sampah, yaitu:
-
Penanganan – memastikan tidak ada lagi penumpukan sampah di jalanan
-
Pemulihan – memperbaiki kondisi lingkungan di sekitar TPS
-
Penormalan – menjaga keberlangsungan sistem agar tidak terjadi krisis kembali
Saat ini, Bandung telah mengoperasikan 7–9 unit insinerator, hasil kerja sama dengan pihak swasta, pengadaan APBD, dan bantuan dari TNI. Selain itu, Pemkot sedang menyiapkan 84 unit tambahan insinerator di kawasan Bandung Raya, dengan estimasi anggaran sekitar Rp117 miliar.
Pemerintah pusat juga bekerja sama dengan Pemkot Bandung dan Pemprov Jawa Barat dalam proses transisi menuju penggunaan teknologi Refuse Derived Fuel (RDF). Sampah yang diolah menjadi RDF ini akan digunakan sebagai bahan bakar alternatif di pabrik semen Sukabumi.
“RDF ini program langsung dari Presiden. Bandung akan menjadi bagian dari pilot project tersebut,” tegas Erwin.
Dari sisi pembiayaan, Pemkot Bandung membuka opsi Public Private Partnership (PKS) dengan skema tipping fee Rp350.000 per ton. Di samping itu, sebagian unit mesin insinerator tetap dibeli menggunakan dana APBD.
Untuk mendorong partisipasi masyarakat, Pemkot meluncurkan Program Prakarsa, yang mengalokasikan dana Rp200 juta untuk setiap RW yang sudah menjadi Kawasan Bebas Sampah (KBS) dan Rp100 juta untuk RW yang baru memulai program. Dana tersebut dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pengelolaan sampah sesuai kebutuhan wilayah masing-masing.
“Saya berharap tahun 2026 semua RW di Bandung sudah menjadi Kawasan Bebas Sampah. Target tahun ini saja minimal 700 RW sudah menerapkan KBS,” kata Erwin.
Seluruh insinerator yang dioperasikan di Bandung mengacu pada Permen LHK No. 70/2016 tentang baku mutu emisi dan PP No. 22/2021 tentang kualitas udara ambien. Teknologi insinerator Motah dipilih karena telah memenuhi uji laboratorium untuk emisi, sedimen, serta memiliki sertifikasi RSNI.
“Insinerator Motah sudah teruji secara laboratorium, bahkan abu pembakarannya bisa dimanfaatkan untuk bahan paving block atau campuran semen,” jelasnya.
Untuk memastikan keamanan, Pemkot Bandung juga akan memasang sensor emisi gas buang di seluruh unit insinerator, dengan target penyelesaian pemasangan pada akhir tahun 2025.
