Shakira Marasyid
JABAR PASS – Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan bahwa persoalan sampah merupakan salah satu tantangan paling serius di Kota Bandung. Dengan jumlah penduduk mencapai 2,6 juta jiwa, kota ini memproduksi sekitar 1.500 ton sampah setiap harinya.
Hal itu disampaikannya dalam Webinar Nasional bertema “Belajar dari: Darurat Sampah di Bandung Raya dan Dampaknya Terhadap Sungai Citarum”, Selasa, 24 Juni 2025.
“Masalah sampah ini bukan main-main. Kota padat seperti Bandung memerlukan penanganan yang komprehensif dan kolaboratif. Dan sekarang waktunya untuk aksi nyata,” kata Farhan.
Tidak Bisa Hanya Tunggu Legok Nangka
Farhan menyoroti belum adanya langkah terintegrasi di wilayah Bandung Raya. Banyak pihak masih menunggu operasional penuh Tempat Pengolahan Sampah Legok Nangka, padahal mayoritas sampah yang dihasilkan bersumber dari rumah tangga dan bersifat organik.
“Solusinya tak bisa hanya teknis. Harus dimulai dari kesadaran warga dan pemberdayaan di tingkat paling dasar,” ujarnya.
Ia juga menyoroti perbedaan antara kawasan terkelola (seperti perumahan dan industri) dengan wilayah yang belum dikelola (kampung, RW). Karena itu, Pemkot Bandung mendorong pembentukan lembaga pengelolaan sampah permanen di bawah Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
“Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) perlu dibentuk dan diperkuat. Mereka yang akan jadi garda depan penanganan sampah secara berkelanjutan,” tegasnya.
Fokus pada Teknologi dan Kawasan Bebas Sampah
Bandung mulai menerapkan konsep Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) sebagai solusi jangka panjang. Tujuannya, membentuk Kawasan Bebas Sampah (KBS) dan memaksimalkan pengelolaan berbasis kawasan.
Menurut Farhan, sinergi pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta sangat dibutuhkan. Pemkot membuka peluang kerja sama dengan investor yang bisa mengadopsi teknologi pengelolaan sampah secara fleksibel.
TNI AD dan Swasta Turut Dilibatkan
Menariknya, TNI AD juga dilibatkan bukan hanya secara simbolis, tetapi juga dalam kerja lapangan. Farhan menyebut kolaborasi lintas sektor sebagai kekuatan utama menghadapi darurat sampah ini.
“Pengadaan fasilitas dibiayai sepenuhnya oleh pihak swasta. Pemkot hanya memberi dukungan berupa tipping fee sesuai regulasi,” jelasnya.
Harapan untuk Kolaborasi Berkelanjutan
Di akhir pernyataannya, Farhan berharap kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, swasta, dan lembaga militer dapat menjadi solusi jangka panjang, termasuk dalam menjaga keberlangsungan Sungai Citarum.
“Mudah-mudahan sinergi ini benar-benar berdampak, bukan hanya untuk Kota Bandung, tapi juga bagi ekosistem Sungai Citarum yang jadi urat nadi kehidupan warga,” tutupnya.
