Shakira Marasyid
JABAR PASS – Muhammad Farhan menegaskan komitmennya untuk mempercepat transformasi pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) yang berbasis digital, inklusif, dan responsif di Bandung. Menurutnya, pembenahan sistem ini menjadi fondasi penting dalam membangun pelayanan publik yang modern sekaligus berpihak pada warga.
Hal tersebut ia sampaikan saat membuka Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2026 yang mengusung tema percepatan layanan adminduk digital di Mercure Bandung Nexa Supratman, Kamis, 12 Februari 2026.
Farhan menjelaskan, layanan adminduk bukan sekadar urusan administrasi, melainkan bentuk nyata pengabdian kepada masyarakat karena menyangkut hak dasar setiap warga negara. Data kependudukan yang akurat, kata dia, menjadi kunci integrasi berbagai layanan publik melalui sistem identitas tunggal berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK).
“Semua layanan publik hari ini bertumpu pada identitas kependudukan. Maka inovasi di Dukcapil bukan hanya soal dokumen, tetapi juga tentang kualitas hidup masyarakat,” ujarnya.
Ia menekankan, digitalisasi harus menghadirkan kemudahan tanpa menghilangkan sentuhan empati. Salah satu inovasi yang didorong adalah percepatan penerbitan dokumen kematian, agar keluarga yang tengah berduka tidak lagi direpotkan proses administratif yang berlarut.
Menurut Farhan, teknologi seharusnya memperkuat sisi kemanusiaan dalam pelayanan, bukan sebaliknya.
Selain itu, ia juga mendorong kolaborasi lintas lembaga, mulai dari kelurahan, fasilitas kesehatan, lembaga peradilan, hingga Kantor Urusan Agama (KUA). Sinergi ini dinilai penting untuk memastikan proses administrasi berjalan cepat dan terintegrasi, sejak kelahiran hingga perubahan status keluarga.
Dalam kesempatan tersebut, Farhan turut menyoroti pentingnya pemanfaatan data kependudukan untuk mendukung kebijakan sosial dan ekonomi. Data Dukcapil, katanya, memiliki peran strategis dalam memetakan persoalan kemiskinan, akses jaminan kesehatan, hingga perencanaan pembangunan berbasis demografi produktif.
“Data yang jujur dan terbuka memungkinkan pemerintah menyusun solusi yang terstruktur. Dari situ kita bisa melihat persoalan stunting, sanitasi, hingga kesenjangan sosial secara lebih nyata,” ungkapnya.
Farhan mengingatkan, transformasi digital tidak boleh meninggalkan kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, perempuan, dan anak-anak. Justru, digitalisasi harus menjadi alat untuk memperluas akses dan menghadirkan keadilan layanan bagi semua.
Forum Konsultasi Publik ini dihadiri unsur pemerintah daerah, perwakilan Dukcapil provinsi dan kabupaten/kota, akademisi, serta organisasi masyarakat yang bersama-sama merumuskan penguatan sistem pelayanan kependudukan di Kota Bandung.
