Demi Pelayanan Prima, 107 Admin Aduan Masyarakat Digerakkan Pemkot Bandung

JABAR PASS – Pemerintah Kota Bandung menegaskan komitmennya dalam menindaklanjuti setiap laporan warga dengan serius. Hal ini diwujudkan melalui penguatan peran 107 admin SP4N LAPOR! yang berasal dari seluruh perangkat daerah dalam Rapat Koordinasi Pengelolaan Aduan Publik di Hotel Atlantic City, Rabu, 30 April 2025.

SP4N LAPOR! merupakan kanal resmi pengaduan nasional yang digunakan dari pusat hingga daerah, dan menjadi ujung tombak pelayanan publik berbasis partisipasi masyarakat. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bandung, Darto, menegaskan pentingnya sistem ini dalam menciptakan pemerintahan yang responsif dan transparan.

“Ini bukan hanya soal jumlah laporan. Yang paling penting adalah kecepatan dan kualitas respons. Bahkan, laporan masyarakat bisa berdampak pada evaluasi jabatan aparatur,” ungkap Darto.

Hingga 31 Maret 2025, tercatat 194 laporan masuk ke SP4N LAPOR! Kota Bandung. Meski jumlahnya tak besar, kualitas penanganan tiap aduan dinilai menjadi indikator utama.

Darto juga memberikan apresiasi tinggi kepada para admin LAPOR! yang dianggap sebagai garda terdepan dalam merespons keluhan masyarakat.

“Saya tahu ini pekerjaan yang tidak mudah. Tapi justru di sinilah letak tanggung jawab besar kita kepada warga Bandung,” tambahnya.

Kepala Bidang Diseminasi Diskominfo Kota Bandung, Susi Susanti, menambahkan bahwa sinergi antaradmin sangat penting dalam menjaga kualitas layanan aduan. “Pertemuan ini bukan sekadar formalitas, tapi bukti komitmen kita bersama untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan publik,” jelasnya.

Beberapa aduan yang saat ini menjadi perhatian utama Pemkot Bandung mencakup perbaikan jalan rusak, penerangan jalan umum (PJU), dan penanganan sampah. Ketiganya menjadi isu dominan dalam laporan masyarakat.

Untuk memperkuat kapasitas para admin, acara ini menghadirkan sejumlah narasumber berkompeten, yaitu:

• Fitry Agustine, Kepala Keasistenan Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat, membahas tata kelola laporan publik.

• Yusuf Cahyadi, Ketua Tim Keterbukaan Informasi Publik Diskominfo Kota Bandung, mengupas penguatan layanan laporan masyarakat.

• Saeful Hidayah, Admin LAPOR! Utama Pemkot Bandung, berbagi praktik baik dan pengalaman langsung di lapangan.

Dengan penguatan sistem ini, Pemkot Bandung berharap dapat memberikan respons yang lebih cepat, tepat, dan transparan terhadap keluhan warga, sebagai bagian dari misi mewujudkan pelayanan publik yang prima dan terpercaya.