Shakira Marasyid
JABAR PASS – Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengeluarkan instruksi kepada para kepala daerah yang diusung partainya untuk tidak menghadiri acara pembekalan atau retret yang akan diselenggarakan pada 21–28 Februari 2024 di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.
Instruksi ini tertuang dalam surat resmi PDIP bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani Megawati pada Kamis (20/2).
Keputusan ini diambil setelah mencermati dinamika politik nasional, terutama terkait dengan penahanan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Surat tersebut menyebutkan, “Mengingat Pasal 28 Ayat 1 AD/ART PDIP bahwa Ketua Umum sebagai sentral kekuatan politik partai berwenang, bertugas, bertanggung jawab, dan bertindak baik ke dalam maupun ke luar atas nama partai dan untuk eksistensi partai, program, dan kinerja partai, maka seluruh kebijakan dan instruksi partai langsung berada di bawah kendali Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan.”
Megawati juga menginstruksikan agar kepala daerah PDIP yang sedang dalam perjalanan menuju Magelang segera berhenti dan kembali ke rumah masing-masing. “Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21–28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” demikian tulis Megawati dalam surat tersebut.
Selain itu, Megawati mengingatkan agar ratusan kepala daerah PDIP tetap berkomunikasi aktif dengan DPP PDIP untuk menunggu arahan lebih lanjut terkait perkembangan politik nasional. “Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call,” tambahnya.
Sebelumnya, sebanyak 505 kepala daerah dijadwalkan mengikuti retret di Akademi Militer (Akmil), Magelang, pada 21-28 Februari 2025. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menjelaskan bahwa retret kepemimpinan di Akmil lebih efektif dan efisien karena sarana dan prasarana yang tersedia dapat dimanfaatkan.
Retret tersebut akan diisi dengan tiga materi utama, yaitu pemahaman tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kepala daerah, arahan strategis terkait Astacita oleh para menteri, serta pembekalan kepemimpinan dari Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas). Selain itu, Menteri Keuangan juga dijadwalkan menyampaikan materi khusus terkait efisiensi anggaran bagi kepala daerah.
