Shakira Marasyid
JABAR PASS – Dinas Sosial Kota Bandung terus memperkuat penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui berbagai program rehabilitasi sosial yang terintegrasi. Upaya tersebut disampaikan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Bandung, Irvan Alamsyah dalam Sonata Talkshow edisi Kamis, 7 Mei 2026.
Irvan menjelaskan, penanganan PMKS dilakukan mulai dari proses asesmen, penjangkauan, hingga pemulihan sosial. Program yang dijalankan mencakup bimbingan sosial bagi keluarga, anak, serta penyandang disabilitas.
“Kalau di bidang rehabilitasi sosial, program utama kami tentu asesmen dan penyaluran sosial. Selain itu ada bimbingan sosial untuk keluarga, anak, hingga penyandang disabilitas,” ujarnya.
Dalam pelaksanaannya, Bidang Rehabilitasi Sosial juga didukung oleh UPTD Rumah Singgah. Tempat tersebut menjadi lokasi penanganan sementara bagi PMKS hasil penjangkauan gabungan bersama lintas OPD, Satpol PP, Damkar, aparat kewilayahan, dan unsur lainnya dalam rangka penataan dan beautifikasi Kota Bandung.
Di rumah singgah, PMKS mendapatkan layanan pemenuhan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, obat-obatan, layanan kesehatan, administrasi kependudukan, pendidikan anak, hingga rujukan lanjutan.
Selain itu, Dinsos Kota Bandung juga sempat menjalankan program bimbingan fisik dan mental (Bintalsik) bekerja sama dengan Kodim. Program tersebut menyasar PMKS hasil penjangkauan untuk mendapatkan pembinaan selama 14 hari di rumah singgah.
Tak hanya itu, perhatian terhadap penyandang disabilitas juga terus diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor. Dinsos Kota Bandung saat ini tengah mengembangkan kajian terkait daycare inklusif bagi penyandang disabilitas, sejalan dengan arahan Wali Kota Bandung.
Program tersebut turut melibatkan Rehabilitasi Bersumber Daya Masyarakat Kota Bandung (RBM), relawan sosial, PKK, Karang Taruna, TKSK, hingga aparat kewilayahan.
Menurut Irvan, tantangan terbesar saat ini adalah masih adanya keluarga yang menyembunyikan anggota keluarganya yang menyandang disabilitas. Akibatnya, penanganan sering terlambat dilakukan.
“Masih ada yang di-hide oleh keluarga. Padahal deteksi dini itu penting supaya penanganannya tepat,” katanya.
Ia mencontohkan, terdapat sejumlah kasus warga yang selama ini dianggap mengalami gangguan jiwa, namun setelah diperiksa oleh tenaga kesehatan dan psikolog ternyata merupakan penyandang disabilitas mental dengan kebutuhan penanganan khusus.
Karena itu, penanganan dilakukan secara bertahap mulai dari respons kasus, pemeriksaan medis, rujukan psikolog maupun layanan kesehatan jiwa, hingga pendampingan keluarga dan lingkungan sosial.
Dinsos Kota Bandung juga mengakui masih terdapat keterbatasan fasilitas rumah singgah yang belum sepenuhnya representatif untuk penanganan penyandang disabilitas karena membutuhkan treatment khusus.
Meski demikian, kolaborasi bersama komunitas, pemerintah provinsi, dan berbagai elemen masyarakat terus dilakukan agar layanan rehabilitasi sosial bagi PMKS dan penyandang disabilitas dapat semakin optimal di Kota Bandung.
Jimi Fitriadi
