Shakira Marasyid
JABAR PASS – Penanggulangan kebakaran di Kota Bandung menghadapi tantangan besar yang memerlukan perhatian serius, terutama terkait infrastruktur dan kolaborasi lintas sektor. Hal ini disampaikan Anggota Komisi III DPRD Kota Bandung, Iqbal Mohamad Usman, S.I.P., S.H., dalam program Parlemen Talks yang disiarkan di Radio Sonata, Selasa (10/6/2025).
Iqbal mengapresiasi kinerja sigap tim Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmat) Kota Bandung, yang dinilainya cepat merespons setiap kejadian. Ia bahkan membagikan pengalamannya saat terjadi kebakaran di kawasan Antapani.
“Kebakaran terjadi di sebuah ruko, dan kurang dari lima menit mobil pemadam sudah tiba. Respons seperti ini menunjukkan dedikasi luar biasa. Mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa,” ujarnya.
Namun demikian, ia menyoroti keterbatasan infrastruktur sebagai kendala utama. Akses jalan yang sempit di sejumlah kawasan dinilai menghambat kecepatan mobil pemadam menuju lokasi kejadian.
“Armada sudah cukup memadai, tetapi infrastruktur jalan yang sempit dan padat menjadi penghambat utama. Ini menjadi perhatian kami di Komisi III,” tambah Iqbal.
Ia juga menekankan pentingnya penyediaan hidran dan akses air di wilayah rawan kebakaran, seperti Bukit Batu yang saat ini hanya memiliki tujuh titik hidran.
“Aspek proteksi kebakaran harus menjadi bagian dari perencanaan infrastruktur dasar kota,” tegasnya.
Disdamkarmat Perluas Fungsi: Pemadaman, Penyelamatan, hingga Edukasi
Kepala Bidang Pemadaman dan Penyelamatan Disdamkarmat Kota Bandung, M. Yusuf Hidayat, menjelaskan bahwa saat ini pihaknya tidak hanya fokus pada pemadaman, tetapi juga pada penyelamatan, pencegahan, dan pemberdayaan masyarakat.
“Kami sekarang bukan hanya memadamkan api, tapi juga bertanggung jawab atas penyelamatan, mitigasi, dan edukasi kepada masyarakat,” jelas Yusuf.
Hingga pertengahan 2025, tercatat 113 kasus kebakaran terjadi di Kota Bandung, meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Mayoritas insiden disebabkan oleh korsleting listrik dan kelalaian masyarakat, seperti penggunaan terminal listrik berlebihan dan pembakaran sampah sembarangan.
“Sebanyak 90 persen kebakaran disebabkan oleh kelalaian. Fokus kami saat ini adalah edukasi, pelatihan, dan simulasi agar masyarakat mampu menangani api sejak awal,” ujarnya.
Pendekatan Kawasan dan Kolaborasi Jadi Strategi Andalan
Yusuf menambahkan, pendekatan berbasis kawasan menjadi penting mengingat kebakaran bisa terjadi di mana saja—dari permukiman hingga kendaraan umum di area padat penduduk. Oleh karena itu, strategi penanganan disesuaikan dengan kondisi lokal dan melibatkan berbagai pihak.
Disdamkarmat juga terus mengedukasi masyarakat tentang penggunaan alat pemadam api ringan (APAR), karung basah, serta sistem proteksi gedung. Tak hanya itu, armada khusus untuk menjangkau gedung bertingkat dan regulasi teknis seperti sprinkler juga menjadi fokus penguatan.
“Kami bekerja sama dengan BPBD karena kebakaran merupakan bagian dari layanan dasar yang diatur dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM),” pungkasnya.
