shakiraJABAR PASS – Pemerintah Kota Bandung bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi meluncurkan program Pengetahuan Antikorupsi Dasar dan Integritas (PADI), sebuah pelatihan antikorupsi wajib bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan bahwa program ini merupakan bagian dari upaya memperkuat integritas birokrasi, sejalan dengan visi Kota Bandung 2025–2030: Unggul, Terbuka, Amanah, Maju, dan Agamis.
“‘Amanah’ berarti menjaga integritas. Semua ASN harus memiliki pemahaman yang sama sejak awal, agar langkah birokrasi selaras dan terbebas dari praktik korupsi,” kata Farhan dalam siaran di Pro 2 RRI, Senin, 22 September 2025.
Program PADI akan diterapkan secara bertahap kepada sekitar 16.000 ASN Pemkot Bandung, dimulai dari dua perangkat daerah terbesar: Dinas Pendidikan (sekitar 8.000 guru TK, SD, SMP) dan Dinas Kesehatan (sekitar 1.700 tenaga kesehatan). Selanjutnya, pelatihan akan menjangkau seluruh OPD, kecamatan, dan kelurahan.
Farhan juga mengingatkan, pentingnya menjaga integritas bukan hanya untuk saat ini, tapi demi masa depan yang bersih dan berkelanjutan.
“Korupsi bukan hanya soal sekarang. Pelanggaran bisa tetap dihukum belasan tahun setelah pensiun. Jadi lebih baik menjaga amanah sejak dini,” tegasnya.
Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana, menyebut Bandung sebagai kota pertama yang dijadikan pilot project nasional untuk penerapan program PADI di lingkungan pemerintah daerah.
Materi pelatihan disediakan oleh KPK melalui platform e-learning dan disesuaikan dengan kebutuhan lokal Pemkot Bandung.
“Setiap ASN wajib lulus pelatihan ini, minimal satu kali dalam setahun. Nantinya bisa dijadikan syarat administratif sebelum memasuki tahun kerja baru,” jelas Wawan.
Program ini mencakup pemahaman dasar tentang antikorupsi, bentuk-bentuk pelanggaran, serta tindakan preventif yang bisa dilakukan ASN untuk menjaga profesionalisme.
Dengan pelatihan yang berkelanjutan, diharapkan seluruh ASN Pemkot Bandung — dari pejabat hingga staf — memiliki fondasi dan visi yang sama dalam menegakkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
