Shakira Marasyid
JABAR PASS – Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bandung memastikan stok beras di wilayah Kota Bandung dalam kondisi aman meski harga di pasaran masih berada di atas harga eceran tertinggi (HET).
Berdasarkan hasil pemantauan di sejumlah pasar tradisional, ritel modern, hingga gudang Bulog, ketersediaan beras dinilai mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Kepala DKPP Kota Bandung, Gin Gin Ginanjar, mengatakan pemerintah terus melakukan berbagai upaya strategis untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga beras sekaligus mendukung program pengentasan kemiskinan.
Saat ini, pemerintah pusat melalui Badan Pangan Nasional tengah menyalurkan bantuan pangan kepada 146.232 keluarga di Kota Bandung. Bantuan tersebut berupa 10 kilogram beras kualitas medium dan dua liter minyak goreng setiap bulan untuk alokasi Februari dan Maret 2026.
Sejalan dengan kebijakan tersebut, Pemkot Bandung melalui DKPP pada tahun 2026 juga akan melakukan pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) sebanyak 131,3 ton beras.
Cadangan tersebut salah satunya dialokasikan untuk Program ATM Beras yang akan disalurkan kepada 2.000 kepala keluarga miskin yang terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), di luar penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Selain itu, bantuan juga diberikan kepada penerima Program Keluarga Harapan (PKH) berupa 10 kilogram beras premium setiap bulan selama satu tahun melalui 20 unit ATM Beras.
Saat ini, Kota Bandung memiliki 46 unit ATM Beras, terdiri atas 40 unit milik Pemkot Bandung dan enam unit milik Baznas Kota Bandung. Sebanyak 26 unit di antaranya mendapat suplai beras dari Baznas untuk 1.950 kepala keluarga penerima manfaat.
DKPP juga akan meluncurkan Program Pangersa, yakni bantuan pangan untuk wilayah rentan rawan pangan dan stunting.
Program ini menyasar 1.832 kepala keluarga miskin yang terdaftar dalam DTSEN di luar penerima BPNT dan PKH. Setiap keluarga akan menerima bantuan berupa lima kilogram beras premium, satu ekor ayam, satu kilogram ikan lele, satu kilogram telur, serta sayuran. Bantuan tersebut akan disalurkan dua kali dalam setahun.
Selain program bantuan pangan, sepanjang 2026 DKPP juga akan menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) sebanyak 44 kali di berbagai wilayah Kota Bandung.
Kegiatan ini didukung pendanaan dari APBD Kota Bandung, APBD Provinsi Jawa Barat, Badan Pangan Nasional, serta dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) BUMN.
Salah satu komoditas yang disediakan dalam program tersebut adalah beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) kualitas medium kemasan lima kilogram yang disuplai bekerja sama dengan Perum Bulog.
Jimi Fitriadi
